Harus Lebih Profesional

Mmm.. tentang keprofesionalan Depag..
profesional..profesional..
Kejauhan kayaknya ya.. :(

Kalau mau didata, sepertinya banyak sekali hal yang kurang informatif dalam teknis-teknis haji. Di bawah ini menyinggung tentang pemondokan dan keterlambatan. Yup! Ini benar sekali! Bukan hanya Warga Negara Indonesia di tanah air saja yang kesal mengenai hal ini, tapi juga WNI di tanah Arab itu sendiri.

Saya punya saudara yang sudah tinggal 16 tahun di tanah suci Makkah, sangat-sangat mengerti DEPAG Indonesia. Beliau dan teman-temannya sudah sering protes ke pihak Indonesia, karena penginapan yang tidak kira-kira jauhnya. Padahal dengan ongkos yang minimal sama (karena terbukti Indonesia malah lebih mahal) dibandingkan dengan ongkos orang Malaysia, Brunei, Turki, Pakistan apa lagi (muraaah sekali),seharusnya Indonesia bisa menempati maktab-maktab yang dekat dengan masjid. Beda sekali dengan zaman Suharto. Untuk haji hal penginapan, zaman Suharto masih jauh lebih baik daripada saat ini. Ini sudah rahasia umum pula nampaknya :(. Ah Indonesia..Indonesia..

Belum ditambah hal-hal besar jumlah DAM, besar jumlah BAKSIS, dsb. Ini semua padahal masih hal materi sebenarnya, yang masih bisa dihitung angka-angkanya pakai jari tangan sekalipun. Belum hal-hal yang non teknis, seperti kapasitas seorang ketua kloter, kerjanya sampai sejauh/sedetil apa sebenarnya, sehingga informasi tentang haji bisa sampai dengan akurat pada para jamaah. Mmm.. kalau disebutkan memang sangat banyak.

Oleh sebab itu, pada akhirnya kok saya malah lebih nyaman untuk berhaji bersama penduduk Makkah di sana, tinimbang harus gabung dengan rombongan Depag dengan ketua kloternya. [Alivia]

Note : Untuk perbandingan biaya, ini hasil dari data saya-- yang sempat ngobrol dengan orang-orang perwakilan dari masing-masing negara tersebut.

***

Sabtu, 14 Januari 2006

Pemerintah Harus Lebih Profesional Kelola Haji

Sumber : http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=230889&kat_id=397


JAKARTA -- Pemerintah didesak untuk lebih mengedepankan profesionalitas dalam pengelolaan penyelenggaraan haji. Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin, mengatakan bahwa segala kekurangan dalam penyelenggaraan haji harus segera ditangani dengan baik. ''Pemerintah tak usah banyak memberikan toleransi,'' katanya di Jakarta, kemarin.

Ade mengatakan sejumlah keterlambatan yang terjadi penerbangan mestinya tak hanya didiamkan. Pemerintah harus melakukan evaluasi atas kinerja maskapai penerbangan. Kalau terus diberi toleransi mana mungkin pihak penerbangan akan melakukan perbaikan atas kinerja mereka. Bisa jadi mereka akan mempertahankan keterlambatannya itu.

Pondokan haji, kata Ade, juga harus ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah. Sebab pemondokan di Arab Saudi akan sangat menentukan kenyamanan jamaah haji dalam menjalankan ibadahnya. Sudah saatnya, pemondokan untuk jamaah haji Indonesia letaknya lebih dekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi.

Menurut Ade, jamaah haji telah memberikan sejumlah uang kepada pemerintah dalam bentuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sudah semestinya pemerintah memberikan layanan terbaik kepada mereka. ''Jangan kecewakan jamaah dengan kurang profesionalnya pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji,'' tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Fuad Anwar, mengatakan pemerintah kurang menyosialisasikan kebijakan tentang haji. Ia menyontohkan rencana kepulangan jamaah haji 2006 dari Makkah ke Bandara King Abdul Aziz tanpa transit di Madinatul Hujaj. ''Banyak jamaah yang tak tahu rencana tersebut akibatnya banyak jamaah yang kecewa,'' katanya.
(fer )